Kuasa Hukum JR Saragih & Ance: KPU Tak Beritahu Berkas Ijazah yang Harus Diperbaiki

IndonesiaNew, MEDAN – Persoalan berkas ijazah membuat pasangan calon JR Saragih dan Ance tidak ditetapkannya oleh KPU Sumatera Utara mendapat titik terang, pasalnya KPU Sumatera Utara tidak memberitahu kepada kedua pasangan untuk memperbaiki soal ijazah tersebut.

“Kami tidak melakukan perbaikan berkas persyaratan karena kami tidak diberitahu KPU Sumut apa yang harus diperbaiki,” tegas Kuasa Hukum JR Saragih & Ance Ikwanuddin Simatupang di Medan, Rabu (21/2/2018).

Diakuinya, ada dua hal yang dikeluarkan KPUD Sumatera Utara. Pertama, yakni soal berkas persyaratan tertanggal 17 Januari 2018. Kedua, berita acara penelitian hasil perbaikan berkas persyaratan tertanggal 9 Februari 2018.

“Harus diingat, KPU Sumatera Utara sudah memutuskan pasangan JR-Ance tidak memenuhi syarat pada 9 Februari 2018. Pasangan ini tentu tidak memiliki kesempatan untuk membela diri, apalagi pada tanggal 12 Februari sudah penetapan paslon. Sementara, KPU Sumatera Utara hanya membacakan putusan saja,” urainya lagi.

Lalu, Ikwanuddin Simatupang menegaskan bahwa KPU Sumatera Utara juga tidak pernah meminta JR Saragih menunjukkan ijazah aslinya.

Selanjutnya, surat dari Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta tertanggal 22 Januari 2018 digunakan KPU Sumatera Utara di tanggal 9 Februari 2018, tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pihak JR Saragih.

“Dalam aturan administrasi ketatanegaraan dinyatakan yang bisa mencabut atau menganulir sebuah surat keterangan adalah pejabat yang menerbitkan surat keterangan tersebut. Tidak bisa seorang sekretaris dinas mencabut atau menganulir surat yang diterbitkan atasannya. Itu di luar kewenangannya,” cetusnya.

Tak itu saja, perihal soal legalisir dirinya mengatakan dengan melihat adanya perbedaan surat yang dikeluarkan, maka secara subtansi yuridis melegalisasi. Baginya, letak perbedaan hanya pada stempel dan tanda tangan.

“Pertanyaannya, siapa yang berwenang melegalisir sekolah yang sudah tutup? Itu kepala dinas, tidak ada hubungannya dengan sekretaris dinas,” paparnya lagi.

Lantas, persoalan legalisir yang pakai JR Saragih saat mendaftar menjadi calon gubernur adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir pada 2017. Tetapi, di sisi lain sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyatakan tidak pernah melegalisir ijazah JR Saragih pada 2018.

“Kita tidak tahu bagaimana pengarsipan mereka. Kita melampirkan legalisir 2017 dan buktinya kuat, keterangan sekretaris dinas tidak pernah melegalisir di 2018. Itu benar karena kita memang tidak pernah melegalisasi di 2018 karena KPU Sumatera Utara tidak memberitahu kepada kita di mana letak kesalahannya. Seharusnya tidak menjadi pertimbangan KPU surat sekretaris dinas itu,” lanjutnya.

Kemudian, dalam mendaftarkan ke KPU, JR Saragih juga memasukkan ijazah bukan hanya SMA saja melainkan dimasukkan pula ijazah S3 nya.

Dengan diserahkan ijazah S3 JR Saragih, maka pihak JR Saragih merasa heran mengapa bukan ijazah terakhir yang menjadi keputusan KPU Sumatera Utara.

“Sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 45 ayat (1) poin a1 bahwa syarat pencalonan dalam pilkada adalah ijazah terakhir, tapi anehnya kenapa ijazah SMA yang menjadi keputusan KPU Sumatera Utara. Tentu ini jadi pertanyaan buat kita semua,” bebernya.

Sementara itu, Ketua KPU Sumatera Utara Mulia Banurea berkilah bahwa pihaknya sudah mempersiapkan semua jawaban atas pembacaan pemohon dalam hal ini pihak JR Saragih dan Ance Selian.

“Kita akan memberikan jawaban tanggal 23 Februari dalam permusyawaratan sengketa ini. Oleh karenanya ini menjadi bagian tugas kami dan dalam proses untuk menjelaskan kepada publik,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*