Partai Demokrat Bicara Soal JR Saragih & Ance Tak Lolos

IndonesiaNew, JAKARTA – JR Saragih dan Ance Selian tidak lolos dalam penetapan KPU Sumut di Pilkada 2018, hal ini membuat Partai Demokrat angkat bicara.

Melalui Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan menegaskan tidak bisa menerima digagalkannya JR Saragih oleh KPU Sumut untuk maju sebagai Calon Gubernur di Pilkada Sumut 2018 karena Ijazah SMA-nya dianggap tidak sah.

“Partai Demokrat menegaskan “kegagalan JR Saragih adalah sesuatu yang janggal”, karena ia telah berkali-kali melewati proses administrasi yang memerlukan ijazah SMA, antara lain di TNI dan saat dua kali mencalonkan diri sebagai Bupati Simalungun,” tegasnya, Sabtu (17/2/2018).

Dengan ketidaklolosan pasangan yang diusungnya maka Partai Demokrat Demokrat akan melakukan perlawanan dalam tiga bentuk sekaligus yaitu perlawanan hukum, politik, dan sosial.

Dengan melihat Ijazah SMA JR Saragih dianggap tidak sah karena SMA-nya sudah bubar dan dinyatakan tidak pernah dilegalisir, ini dinyatakan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta maka buat Partai Demokrat hal ini sangat tidak masuk akal bagi kita semua.

“JR Saragih adalah Bupati Kabupaten Simalungun 2 Periode. Beliau juga pernah menjadi anggota TNI. Artinya, JR Saragih tidak kali ini saja melewati proses administrasi yang memerlukan ijazah SMA,” bebernya.

Ditegaskannya lagi, saat mengikuti Pilkada Simalungun, JR Saragih sudah membuktikan soal ijazah SMA tersebut hingga keluar putusan PT TUN 13/G/pilkada/2015/PT-TUN-medan yang menyatakan bahwa ijazah JR Saragih adalah sah.

Lebih lanjut, 19 Januari 2018, Disdik DKI mengeluarkan surat klarifikasi yang menyatakan bahwa ijazah dan STTB JR Saragih adalah sah. Sekalipun juga surat klarifikasi yang beredar dan ditandatangani oleh Sekretaris Disdik DKI yang substansinya menimbulkan polemik saat ini.

“Berpegang pada fakta-fakta tersebut, Partai Demokrat akan melakukan perlawanan dalam 3 bentuk yaitu perlawanan hukum, politik, dan sosial. Secara hukum, kami akan menggugat ke Bawaslu, PTUN, hingga Mahkamah Agung, sampai keadilan menunjukkan dirinya. Bahkan, secara politik, kami meminta Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta memastikan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan instansi terkait mengenai ijazah SMA JR Saragih.

Ketidakadilan yang diterima oleh JR Saragih, membuat Partai Demokrat terus menerus menjelaskan ketidakadilan ini secara terang menderang kepada masyarakat. Terlebih, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat.

“Penyelenggara pemilu haram untuk keliru dalam bertugas. Sebab, yang akan jadi korban dari kekeliruan itu adalah rakyat. Keganjilan ini membuat kita semua patut mempertanyakan integritas KPUD Sumut sebagai penyelenggara pemilu. Semoga bukan ketakutan lawan politik yang menjegal seorang JR Saragih, Bupati Simalungun dua Periode. Kita semua masih berharap tidak ada kekuasaan manapun yang bisa mengendalikan kebenaran di negeri ini,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*