Presiden Jokowi (Foto: BBC)

Presiden Jokowi Bicara soal Wisatawan China

IndonesiaNew, KARAWANG – Kemudahan ke Indonesia kerap disalahgunakan, apalagi Indonesia telah memberikan bebas visa kepada 169 negara. Termasuk China yang diduga menyalahgunakan visa liburan untuk bekerja. Hal ini membuat Presiden Jokowi angkat bicara.

Di sela acara Deklarasi Pemagangan Nasional di kawasan Karawang International Industrial City (KIIC), Karawang, Jawa Barat, Presiden Jokowi membantah adanya isu tersebut.

“Sepuluh juta itu adalah turis yang kita harapkan dari Tiongkok untuk bisa masuk ke Indonesia,” jelasnya, Jumat (23/12/2016).

Menurutnya, Indonesia sedang gencar membidik pariwisata sebagai sektor andalan negara. Tak heran, sejumlah langkah terus dikebut pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.

Menilik ke belakang, langkah tersebut sebenarnya telah diusahakan sejak kunjungan Presiden ke Tiongkok pada Maret 2015 silam. Kala itu Presiden Joko Widodo di antaranya membahas mengenai kerja sama pariwisata dengan berharap agar terjadi peningkatan jumlah wisaawan Tiongkok ke Indonesia.

Pria asal Solo ini menambahkan Indonesia harus berkompetisi dengan negara-negara lainnya untuk mendatangkan wisatawan asing tersebut. Presiden juga menekankan bahwa upaya tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan ketenagakerjaan.

“Itu jadi rebutan. Nomor satu sekarang dalam perebutan turis dari Tiongkok itu ialah Amerika karena bisa merebut 150 juta turis Tiongkok. Nomor dua adalah Uni Eropa. Ini urusannya adalah turisme, bukan tenaga kerja,” lanjut Presiden Jokowi.

Tak itu saja, Presiden Joko Widodo sekali lagi menyebut bahwa hal tersebut hanyalah berlaku untuk kepentingan turisme, bukan kepentingan pekerjaan. “Itu untuk turis, kalau ada yang ilegal ya tugasnya imigrasi dan Kemenaker untuk menindak,” terangnya.

Terkait dengan evaluasi kebijakan bebas visa, Presiden meyakini bahwa Kementerian Luar Negeri telah mengantisipasi segala kemungkinan. Kebijakan bebas visa untuk kunjungan turis Tiongkok dan sejumlah negara lainnya sebelumnya telah diberlakukan pada pertengahan tahun 2015 lalu. Kebijakan itu sendiri diterapkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan industri pariwisata nasional.

“Kementerian Luar Negeri sudah melihat hal-hal seperti itu. Pasti dievaluasi mana yang membahayakan, mana yang tidak produktif, mana yang harus ditutup, atau mana yang harus diberikan yang baru untuk bebas visa nya. Saya kira semua negara seperti itu,” tukasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*