IndonesiaNew, Jakarta – Kerusakan alam di Raja Ampat, Papua membuat jaringan kapal rekreasi (Jangkar) mendukung gerakan kampanye konservasi alam Indonesia dan BLUD Raja Ampat.
Seruan ini muncul setelah viralnya kawasan konservasi di Raja Ampat diduga rusak akibat adanya penambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat.
Pembina dan Penasehat Jangkar Aji Sularso mengungkap fakta, di balik keragaman biota laut yang terindah di dunia, Raja Ampat menghadapi ancaman serius praktik destructive fishing, pencemaran laut hingga masalah sampah plastik. Selain, adanya dugaan penambangan nikel.
“Kami menyadari bahwa menjaga laut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” ujarnya di Jakarta, Rabu (18/6/2025).
Jangkar sebagai pelaku industri wisata bahan berkomitmen aktif dalam menjaga keberlanjutan kawasan konservasi, dimulai dari hal sederhana seperti praktik pelayaran ramah lingkungan, edukasi wisatawan, hingga pelaporan aktivitas ilegal di laut.
“Jika dibiarkan, kata Aji, ekosistem sensitif seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun mengalami kerusakan parah. Butuh puluhan tahun lagi mengembalikan seperti semula,” ungkapnya.
Sementara itu, The Nature Conservancy dan Conservation International mencatat bahwa kawasan ini memiliki lebih dari 553 spesies terumbu karang serta 1.400 spesies ikan laut terlengkap di dunia. Ini menjadikan Raja Ampat sebagai salah satu destinasi spot diving terbaik di dunia.
Berdasarkan data sampai dengan tahun 2020, ada lebih dari 27.000 dive site dan 67 persen dive site adalah daerah konservasi, salah satunya Raja Ampat.
Ia menyebut, menghadapi ancaman serius dari praktik destructive fishing, pencemaran laut dan pembuangan sampah yang dapat merusak ekosistem seperti terumbu karang, mangrove dan Padang lamun.
“Pencemaran lingkungan laut seperti berburu sirip hiu, sampah plastik, dan sebagainya membuat kami prihatin. Oleh sebab itu, Jangkar yang saat ini memiliki 90 unit kapal siap menjadi garda depan dalam kampanye perlindungan perairan, mulai dari edukasi wisatawan hingga pengawasan lapangan,” ungkapnya.
Di sisi lain, Direktur Konservasi Ekosistem, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Muh. Firdaus Agung Kunto Kurniawan menjelaskan, berdasarkan data sampai dengan tahun 2020, ada lebih dari 27.000 dive site dan 67 persen dive site adalah daerah konservasi.
“Jadi kalau ada yang rusak, ini berdampak pada kerugian ekonomi. Pemerintah punya kepentingan pada industri – industri yang menggunakan laut yang sehat,” ujarnya.
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.